Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat RI lainnya.

Berikut 5 poin pernyataan resmi Pemerintah RI terkait pembubaran HTI:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. 
5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga

Selain itu GP Ansor juga mendukung langkah pemerintah indonesia membubarkan HTI

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendukung langkah pemerintah melalui Menko Polhukam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ketua PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, segala bentuk upaya mengubah Pancasila di NKRI harus dilawan.

"Apresiasi atas ketegasan sikap pemerintah membubarkan HTI. Bagi Ansor segala upaya mengganti Pancasila harus dilawan, baik secara hukum maupun sosial," ujar Yaqut di Kantor GP Ansor, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Yaqut menjelaskan, Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman bukan keseragaman yang selama ini didengungkan HTI lewat khilafahnya.

"Ini bukan semata-mata pembubaran ormas. Tapi sikap kami pada bangsa dan agama. Kita semua bertanggung jawab atas keberlangsungan NKRI dan Pancasila," ucap dia.

Yaqut berharap, pembubaran HTI ini disambut masyarakat luas untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila.

"Kita semua bertanggung jawab atas kelangsungan NKRI dan Pancasila demi terjaganya keberagaman," tegas Yaqut.

Referensi : liputan6, dan nu.or.id